KSPSI Jacob Nuwawea Tolak SKB 4 Menteri

JAKARTA (Suara Kaya): Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Jacob Nuwa Wea menolak Surat Keputusan Bersama (SKB)4 Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global yang dinilai membela kepentingan pengusaha dan mengorbankan kepentingan dan nasib pekerja.

SKB itu ditandatangani Menakertrans, Mendagri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan pada 22 Oktober 2008.

Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Mathias Tambing dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi pekerja, maka SKB 4 menteri itu harus segera dicabut.

Sebelumnya, Menakertrans Erman Suparno menyatakan SKB itu adalah antisipasi pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi global. SKB itu tidak melarang kenaikan upah minimum atas pekerja yang diumumkan setiap awal tahun oleh kepala daerah.

Tambing mengatakan Ketua Umum DPP KPSI Jacob Nuwa Wea juga telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang intinya menolak SKB 4 Menteri. Presiden didesak segera mencabut SKB 4 menteri itu karena merugikan kaum pekerja.

Sikap menolak itu juga sudah disampaikan DPP KSPSI ke semua DPD/DPC KSPSI se Indonesia pada awal November 2008.

Dalam surat bertanggal 3 November 2008, Jacob yang juga mantan Menakertrans menyebutkan, tata cara kenaikan upah telah diatur dengan Kepmenaker No.17/2005 tentang Kemampuan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL (Kebutuhan Hidup Layak) jo. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bila, mengacu pada TAP MPR No.III /2000 jo. UU No. 0/2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, maka SKB 4 menteri itu batal demi hukum, karena di luar ketentuan hukum di Indonesia.

Menurut dia, pekerja merupakan pilar pembangunan nasional yang punya andil besar dalam proses produksi untuk komoditi nasional, sehingga dapat memasukkan pajak dan devisa negara. "Pekerja jangan selalu dikorbankan," kata Jacob dalam suratnya.

Tambing menilai SKB 4 Menteri diterbitkan untuk melindungi pengusaha dan mengorbankan kepentingan pekerja. "Meski sepintas isinya bagus, tetapi SKB itu pada dasarnya hanya berdalih ingin mempertahankan kelangsungan usaha tapi mengorbankan pekerja," katanya.

Indikasinya juga terlihat pada mulai banyaknya PHK atau kebijakan merumahkan pekerja belakangan ini.

Dia meminta pemerintah tetap mengacu pada UU 13/2003 dan mekanisme LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Nasional/Daerah untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP). Dalam mekanisme itu, gubernur dan bupati/walikota menetapkan UMP sesuai kondisi daerahnya masing-masing, setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah. "Jadi tidak perlu lagi menerbitkan SKB 4 Menteri. Apalagi pasal 3 SKB itu menyebutkan gubernur dilarang menetapkan upah minimum melebihi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Tambing.

Sementara Erman menyatakan, Pasal 1 SKB 4 Menteri itu menyatakan jika suatu sektor usaha terkena dampak paling parah atas krisis moneter global maka ada ruang untuk berbicara antara Dewan Pengupahan Daerah dan Pemda untuk membahas kembali ketentuan upah minimum di sektor itu.

Setiap pemerintah daerah, menurut dia, harus melihat sendiri kemampuan perusahaan-perusahaan di daerahnya dalam menetap upah minimum. "Kalau mampu, ya, silahkan, kalau kritis, ya, harus dicari jalan keluarnya," kata Erman.

Dia juga menyatakan sejumlah daerah sudah menetapkan kenaikan upah minimum 10-19 persen, diantaranya DKI naik 10 persen, dan Jabar 10,56 persen. "Jatim kurang lebih 11 persen, Yogyakarta 19 persen, Jateng baru mengusulkan 12,7 persen," kata Erman.

Sumber Berita : SUARA KARYA

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar